Polisi Militer Angkatan Laut, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Pomal, adalah badan pelaksana utama di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum militer, disiplin, tata tertib, serta penyidikan tindak pidana di lingkungan TNI AL. Keberadaan Pomal sangat krusial dalam menjaga citra dan integritas institusi maritim terbesar di Indonesia. Mereka bertindak sebagai "penegak hukum" internal, memastikan bahwa setiap prajurit, baik yang bertugas di kapal perang, pangkalan, maupun di darat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Peran Pomal tidak bisa dipisahkan dari dinamika operasional TNI AL yang sangat tinggi, mencakup wilayah laut yang luas dan berbagai jenis lingkungan tugas. Tanpa adanya penegakan disiplin yang tegas dan profesional, pelaksanaan tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan nasional akan terganggu efektivitasnya. Pomal bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan rantai komando dan hierarki berjalan dengan benar dan tanpa celah pelanggaran.
Ilustrasi: Simbol Otoritas Polisi Militer TNI AL.
Tugas Polisi Militer TNI AL mencakup spektrum yang luas, menjadikannya unsur penegak hukum yang unik di antara angkatan lainnya. Fungsi utama mereka terbagi menjadi tiga pilar: penegakan disiplin, penegakan hukum, dan pengawalan. Dalam konteks penegakan disiplin, Pomal secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kelengkapan administrasi prajurit, penggunaan seragam, serta kepatuhan terhadap tata tertib di pangkalan maupun saat bertugas di kapal. Tujuannya adalah meminimalisir pelanggaran ringan yang dapat berkembang menjadi masalah serius.
Aspek penegakan hukum melibatkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AL, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat, sebelum kasus tersebut diserahkan kepada peradilan militer. Selain itu, Pomal juga berperan aktif dalam pengamanan instalasi vital TNI AL dan melaksanakan tugas pengawalan untuk pejabat penting atau barang/materiil bernilai strategis. Mereka seringkali bekerja sama dengan kepolisian umum (Polri) ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan warga sipil dan anggota TNI AL, mengikuti prosedur hukum yang berlaku mengenai yurisdiksi.
Seiring dengan modernisasi alutsista dan tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks, tuntutan terhadap profesionalisme anggota Pomal juga meningkat. Mereka harus dibekali dengan kemampuan investigasi yang setara dengan aparat penegak hukum modern lainnya, namun tetap berlandaskan pada kode etik militer yang tinggi. Pelatihan terus menerus difokuskan pada teknik penyidikan, penguasaan teknologi forensik sederhana, serta peningkatan kemampuan komunikasi yang efektif saat berhadapan dengan publik maupun internal institusi.
Peran Pomal juga meluas hingga mencakup pengamanan di lingkungan pelabuhan dan fasilitas dukungan logistik TNI AL. Di area pelabuhan yang sibuk, Pomal memastikan kelancaran arus barang dan jasa, sekaligus mencegah praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan atau pemanfaatan fasilitas militer untuk kepentingan pribadi. Keberadaan mereka memberikan jaminan bahwa operasional logistik laut dapat berjalan sesuai prosedur tanpa hambatan internal. Dengan demikian, Polisi Militer TNI AL adalah pilar penting yang mendukung keberhasilan misi operasional Angkatan Laut di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia.