Ilustrasi Simbolis Kewenangan Penegakan Hukum Militer
POM Angkatan Darat, singkatan dari Polisi Militer (PM) atau lebih dikenal sebagai POM AD, memegang peran yang sangat vital dan unik dalam struktur pertahanan negara. Berbeda dengan kepolisian umum yang fokus pada hukum sipil, POM Angkatan Darat bertugas menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia, khususnya di wilayah komando Angkatan Darat. Keberadaan mereka memastikan bahwa setiap prajurit TNI AD tunduk pada peraturan militer, baik dalam keadaan operasi maupun latihan.
Fungsi utama dari POM Angkatan Darat mencakup penegakan disiplin militer, penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, serta pengamanan lalu lintas dan pengawalan kegiatan penting Angkatan Darat. Mereka adalah wajah penegak hukum yang paling dekat dengan prajurit di lapangan, sehingga citra profesionalisme dan integritas mereka sangat menentukan persepsi publik terhadap institusi militer secara keseluruhan.
Tugas yang diemban oleh POM Angkatan Darat sangat beragam. Salah satu fungsi yang paling dikenal adalah sebagai penegak disiplin internal. Ini meliputi patroli rutin di area pangkalan, markas, maupun wilayah yang ditinggali banyak personel AD, untuk mencegah pelanggaran disiplin seperti desersi, ketidakhadiran tanpa izin (APTL), hingga pelanggaran tata krama militer.
Ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan prajurit AD—mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga kasus yang lebih serius—maka penyidikan awal akan dilakukan oleh unit POM Angkatan Darat yang berwenang. Proses ini harus berjalan sejalan dengan hukum acara pidana yang berlaku, namun dilaksanakan dalam kerangka peradilan militer. Mereka bertanggung jawab mengumpulkan bukti, mengamankan tersangka, dan melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk proses persidangan selanjutnya. Kepatuhan terhadap prosedur ini adalah kunci legitimasi tindakan mereka.
Selain fungsi penegakan hukum, POM Angkatan Darat juga berperan penting dalam mobilitas dan keamanan operasional. Mereka sering ditugaskan untuk mengatur lalu lintas kendaraan militer dalam skala besar, terutama saat terjadi pergeseran pasukan atau operasi logistik. Pengawalan pejabat penting, pengamanan aset militer, serta penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas adalah bagian rutin dari pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, otoritas POM AD di jalan raya sangat kuat dan diakui oleh kepolisian sipil untuk wilayah kewenangan militer.
Menjadi penegak hukum di tengah lingkungan sendiri merupakan tantangan besar bagi POM Angkatan Darat. Mereka dituntut untuk berlaku adil tanpa memandang pangkat atau kedekatan personal. Integritas moral menjadi landasan utama. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan dari atasan atau rekan sejawat.
Dalam perkembangan modernisasi alutsista dan profesionalisme TNI, peran POM Angkatan Darat terus ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih komprehensif, termasuk pemahaman psikologi prajurit dan teknik investigasi forensik dasar. Tujuannya adalah memastikan bahwa penegakan disiplin dilakukan secara humanis namun tegas, sehingga meningkatkan profesionalisme dan citra positif Angkatan Darat di mata masyarakat Indonesia.