Di dalam struktur pertahanan negara, setiap matra memiliki mekanisme penegakan hukum dan disiplin internal yang ketat. Salah satu komponen vital dalam menjaga ketertiban di lingkungan Angkatan Udara adalah PM TNI AU, atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Keberadaan mereka tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ujung tombak pembinaan disiplin bagi seluruh personel.
Tugas utama PM TNI AU adalah melaksanakan kegiatan intelijen dan penyelidikan tindak pidana militer, penegakan hukum, serta pemeliharaan tata tertib di lingkungan Pangkalan Udara (Lanud) maupun satuan-satuan kerja di bawah komando TNI AU. Berbeda dengan kepolisian umum, cakupan wewenang PM sangat spesifik, yakni terbatas pada anggota militer aktif yang melakukan pelanggaran. Mereka bertindak layaknya penegak hukum di lingkungan khusus kedinasan.
Disiplin dalam dunia penerbangan sangatlah sensitif. Kesalahan kecil seorang prajurit dapat berimplikasi besar terhadap keselamatan operasional alutsista maupun nyawa personel lain. Oleh karena itu, inspeksi mendadak (sidak) rutin terkait kelengkapan administrasi, kondisi fisik kendaraan dinas, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas PM TNI AU. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota AU siap sedia secara fisik dan mental saat menjalankan tugas negara.
Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AU, proses hukumnya akan dipimpin oleh PM. Mereka bertanggung jawab mengumpulkan bukti, melakukan interogasi awal, dan menyerahkan tersangka beserta berkas perkaranya kepada Peradilan Militer jika kasus tersebut memenuhi unsur pidana berat. Koordinasi lintas institusi juga sering dilakukan. Misalnya, dalam kasus lalu lintas di jalan umum yang melibatkan anggota TNI AU, PM TNI AU akan bekerja sama dengan kepolisian sipil untuk proses administrasi awal, namun penanganan disiplin internal tetap menjadi domain mereka.
Wewenang yang dimiliki oleh Polisi Militer juga mencakup pengamanan pejabat tinggi TNI AU saat melakukan kunjungan dinas, serta pengawalan terhadap aset-aset strategis milik Angkatan Udara. Tugas pengamanan ini memerlukan profesionalisme tinggi karena mereka harus bertindak cepat, tegas, namun tetap mengedepankan etika militer yang menjunjung tinggi kehormatan institusi.
Lebih dari sekadar penindak, PM TNI AU juga berperan aktif dalam pembinaan etika prajurit. Mereka seringkali terlibat dalam program penyuluhan anti-narkoba, sosialisasi tata tertib lalu lintas di pangkalan, dan penanaman nilai-nilai luhur Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pembinaan preventif ini dianggap lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran dibandingkan hanya fokus pada tindakan represif. Dengan adanya kehadiran PM yang konsisten dan tegas, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang tertib, disiplin, dan berintegritas tinggi, yang merupakan fondasi kuat bagi kesiapan tempur TNI AU sebagai komponen pertahanan udara negara. Kualitas kerja PM TNI AU secara langsung mencerminkan citra seluruh institusi Angkatan Udara di mata masyarakat Indonesia.