Menjelajahi Korelasi Filosofis, Konstitusional, dan Implementatif
Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali dipandang sebagai konsep yang berasal dari tradisi Barat, menekankan individualisme dan kebebasan mutlak. Namun, di Indonesia, pembahasan HAM tidak dapat dilepaskan dari fondasi ideologis negara: Pancasila. Pancasila bukan sekadar kompilasi dari lima sila, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup jauh sebelum negara ini berdiri. Dalam konteks Indonesia, HAM harus dilihat sebagai hak yang inheren pada manusia, tetapi pelaksanaannya selalu berada dalam koridor keseimbangan antara hak individu, kewajiban asasi, dan kepentingan kolektif masyarakat.
Pancasila berfungsi sebagai grundnorm atau norma dasar yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk jaminan konstitusional atas HAM. Sinkronisasi ini memastikan bahwa penegakan hak-hak dasar tidak berbenturan dengan etika komunal dan moralitas yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. HAM dalam Pancasila bukan sekadar adopsi doktrin universal, melainkan interpretasi yang disaring melalui kacamata budaya, spiritual, dan sosial Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai sumber fundamental HAM adalah kunci untuk memahami sistem hukum dan kemasyarakatan Indonesia secara keseluruhan.
Untuk memahami kedudukan HAM secara utuh, kita perlu menelusuri bagaimana setiap sila dalam Pancasila secara spesifik memberikan landasan filosofis bagi hak-hak asasi di Indonesia. Konsep ini menunjukkan bahwa HAM bukan entitas asing, melainkan ruh yang menyelimuti seluruh cita-cita pendirian negara.
Sila pertama adalah fondasi moral spiritual negara. Dalam kaitannya dengan HAM, sila ini secara langsung menjamin hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak untuk berkeyakinan dan hak untuk beribadah. Kebebasan beragama (freedom of religion) adalah manifestasi utama dari sila pertama.
Namun, dimensi ke-Tuhanan dalam Pancasila melampaui sekadar toleransi pasif. Sila ini menuntut pengakuan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang secara intrinsik memiliki martabat luhur (dignity). Pengakuan martabat ini menjadi sumber legitimasi bagi semua hak asasi lainnya. Pelanggaran HAM dipandang bukan hanya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai ketuhanan.
Lebih jauh, sila Ketuhanan mengharuskan adanya dimensi moral dalam pelaksanaan hak. Hak individu tidak boleh dilaksanakan secara absolut hingga melanggar hak spiritual atau moralitas kolektif masyarakat. Di sinilah letak keseimbangan khas Pancasila: HAM dijamin penuh, tetapi dibatasi oleh norma agama dan etika sosial yang diakui bersama.
Sila kedua merupakan jantung dari konsep HAM dalam Pancasila. Frasa “adil dan beradab” mengandung dua prasyarat utama. Kata “adil” menekankan pada kesamaan derajat, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Ini adalah jaminan egalitarianisme hukum (hak untuk diakui sebagai manusia yang setara di hadapan hukum).
Sementara itu, kata “beradab” merujuk pada kualitas moral dan etika dalam interaksi antarmanusia. Hak asasi tidak hanya soal menerima, tetapi juga soal menghormati martabat orang lain. Sila ini menuntut adanya perlakuan yang manusiawi, menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sila kedua adalah landasan bagi hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas perlakuan yang setara, dan pengakuan atas kepribadian hukum.
Penekanan pada ‘Kemanusiaan’ berarti negara harus menjamin bahwa setiap warga negara mampu hidup secara manusiawi. Ini mencakup hak-hak dasar yang esensial, seperti hak atas pangan, sandang, papan, yang merupakan turunan dari pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan fisik dan psikis yang harus dipenuhi untuk mencapai peradaban yang tinggi.
Sila ketiga menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks HAM, sila ini memunculkan konsep Hak Kolektif (Collective Rights) atau Hak Solidaritas. Hak asasi di Indonesia tidak hanya berkisar pada hak individu (seperti hak berbicara), tetapi juga hak untuk hidup dalam kedamaian dan persatuan.
Hak untuk memelihara identitas nasional, hak atas tanah air yang satu, dan hak untuk mempertahankan keutuhan wilayah adalah HAM yang berakar pada sila ketiga. Konsekuensinya, pelaksanaan hak individu tidak boleh mengancam disintegrasi bangsa atau memecah belah persatuan. Misalnya, hak untuk berekspresi dibatasi oleh larangan untuk menyebarkan kebencian atau provokasi yang dapat merusak kerukunan antar suku atau agama.
Sila ini juga menjadi landasan bagi jaminan hak-hak minoritas dan hak-hak adat, sepanjang pelaksanaan hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan prinsip persatuan. Pengakuan terhadap kebhinekaan budaya adalah bentuk penguatan persatuan, bukan pelemahan, sehingga hak untuk melestarikan budaya lokal dan bahasa daerah dilindungi sebagai bagian integral dari Hak Asasi Bangsa Indonesia.
Sila keempat adalah landasan bagi Hak Asasi Politik (HAP). Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participation), hak memilih dan dipilih, hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai.
Uniknya, sila ini menekankan pada proses pengambilan keputusan yang dilandasi oleh “hikmat kebijaksanaan” dan “permusyawaratan.” Ini berbeda dengan demokrasi liberal murni yang mungkin hanya menekankan suara mayoritas (rule of the majority). Dalam konteks Pancasila, HAM politik harus diwujudkan melalui semangat musyawarah, mencari mufakat, dan menghindari pemaksaan kehendak.
Dengan demikian, hak politik di Indonesia dibingkai oleh tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kepentingan umum. Kebebasan berpendapat adalah hak, namun penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial, tidak boleh digunakan untuk memfitnah atau merusak reputasi orang lain, apalagi merongrong institusi negara yang sah. Sila ini menegaskan bahwa setiap hak politik harus dijalankan dengan arif dan bijaksana.
Sila kelima adalah sumber utama bagi Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). Jika sila kedua menjamin martabat individu, sila kelima menjamin kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat. Ini adalah konsep HAM yang menekankan pada distribusi sumber daya yang adil dan merata.
Jaminan hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial adalah turunan langsung dari tuntutan Keadilan Sosial. Negara memiliki kewajiban positif (positive duties) untuk mewujudkan hak-hak ini, bukan sekadar menahan diri dari pelanggaran. Keadilan sosial menuntut penghapusan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ekstrem.
Dalam kerangka Pancasila, hak milik pribadi diakui, namun penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Tanah dan sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini menunjukkan bahwa HAM di Indonesia tidak hanya bersifat individual-negatif (hak untuk tidak diganggu), tetapi juga sosial-positif (hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan dari negara).
Keseluruhan kelima sila ini menunjukkan bahwa HAM dalam Pancasila adalah paket komprehensif yang mencakup hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan hak kolektif, yang seluruhnya diselaraskan dalam kerangka moral spiritual yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Meskipun Pancasila adalah sumber filosofis, jaminan formal HAM di Indonesia ditegaskan melalui konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan signifikan, menambahkan satu bab khusus yang sangat ekstensif mengenai HAM, yaitu Bab XA.
Perubahan kedua UUD 1945 menambahkan Bab XA, yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J. Bab ini secara eksplisit dan rinci mencantumkan berbagai hak asasi, yang sebelumnya hanya tersebar dalam pasal-pasal lain atau tidak diatur sama sekali. Penguatan ini menunjukkan komitmen politik negara untuk mengakui standar HAM universal, sambil tetap mempertimbangkan konteks nasional Pancasila.
Salah satu ciri paling khas dari konstitusionalisme HAM ala Pancasila terdapat pada Pasal 28J. Pasal ini secara eksplisit mengatur batas-batas pelaksanaan hak asasi dan menegaskan adanya Kewajiban Asasi Manusia (WAM).
Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) memberikan batasan penting: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Ini adalah manifestasi nyata dari Sila Persatuan dan Sila Ketuhanan. HAM di Indonesia adalah hak yang terikat, bukan hak yang absolut. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi sosial (Sila 3) dan menjaga moralitas publik (Sila 1 dan 2). Konsep ini menjauhkan praktik HAM dari individualisme ekstrem, mengarahkannya pada komunitarianisme Pancasila.
Sebagai turunan dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum yang lebih rinci. UU ini tidak hanya mendefinisikan berbagai kategori HAM tetapi juga mengatur tentang peran negara, kewajiban, dan mekanisme penegakannya, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dalam UU 39/1999, penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap dipertahankan. UU ini menegaskan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan turut serta dalam menjaga ketertiban umum. Adanya UU ini menunjukkan langkah progresif Indonesia dalam menginstitusionalisasikan perlindungan HAM sesuai dengan norma-norma internasional, namun tetap diselaraskan dengan etos Pancasila.
Filosofi HAM yang dianut Indonesia melalui Pancasila menawarkan perspektif yang berbeda dengan HAM yang berakar pada tradisi pencerahan Barat (liberal). Perbedaan mendasar ini terletak pada titik fokus dan prioritas yang diberikan.
Dalam pandangan Barat klasik, hak asasi adalah hak yang dimiliki individu, seringkali bertindak sebagai tameng melawan kekuasaan negara atau masyarakat. Individualisme menjadi prioritas tertinggi. Sebaliknya, Pancasila menganut prinsip komunitarianisme. Meskipun hak individu dijamin, kepentingan masyarakat, persatuan, dan keadilan sosial harus dipertimbangkan dalam setiap pelaksanaan hak tersebut.
Hal ini terlihat jelas dalam Sila Ketiga (Persatuan) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial). Hak ekonomi, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai hak untuk menimbun kekayaan, tetapi juga kewajiban untuk menggunakan kekayaan tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Konsep ini menekankan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk sosial yang keberadaannya saling terkait.
Oleh karena itu, HAM dalam Pancasila berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya (holistic human development), yang tidak hanya bebas secara politik tetapi juga adil secara ekonomi dan bermoral secara spiritual.
Konsep Kewajiban Asasi Manusia (WAM) adalah pilar yang tak terpisahkan dari HAM versi Indonesia. Pengakuan HAM tanpa disertai WAM dapat menghasilkan masyarakat yang individualis dan abai terhadap tanggung jawab sosial. WAM memastikan bahwa hak yang dimiliki seseorang dibarengi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menghormati nilai-nilai agama, moral, dan ketertiban umum (sebagaimana ditegaskan Pasal 28J UUD 1945).
WAM berfungsi sebagai mekanisme internal kontrol. Misalnya, hak untuk menyatakan pendapat (HAM) selalu dibatasi oleh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak memicu konflik SARA (WAM). Keseimbangan ini merupakan ciri khas yang membedakan Pancasila dari konstitusi negara lain yang mungkin tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban asasi dengan penekanan yang sama.
Pancasila juga memberikan landasan kuat bagi Hak Asasi Generasi Ketiga (hak lingkungan dan hak pembangunan). Sila Keadilan Sosial dan Kemanusiaan menuntut agar pengelolaan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.
Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat (Masyarakat Hukum Adat) adalah salah satu bentuk implementasi Hak Kolektif yang unik bagi Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak-hak ini. Perlindungan terhadap masyarakat adat—termasuk hak mereka atas tanah ulayat dan kearifan lokal—adalah vital dalam menjaga Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelompok yang rentan.
Implementasi HAM dalam konteks Indonesia harus selalu mempertimbangkan keragaman budaya dan sistem nilai lokal. Pengakuan atas pluralitas ini adalah cara Pancasila memastikan bahwa HAM bersifat inklusif dan tidak monolitik.
Meskipun landasan filosofis dan yuridis HAM di Indonesia sangat kuat, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama dalam konteks negara kepulauan yang majemuk dan sedang berkembang.
Salah satu tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara percepatan pembangunan ekonomi dan perlindungan HAM. Proyek-proyek infrastruktur besar (seperti pembangunan jalan tol, bendungan, atau pertambangan) seringkali menimbulkan isu sengketa lahan, penggusuran paksa, dan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Di sinilah nilai Keadilan Sosial (Sila 5) diuji.
Prinsip Pancasila menuntut bahwa pembangunan harus berorientasi pada kemakmuran rakyat (people-centered development), bukan hanya pertumbuhan ekonomi (growth-centered development). Negara wajib memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara transparan, partisipatif (Sila 4), dan memberikan kompensasi yang adil dan manusiawi (Sila 2) kepada warga yang terdampak.
Meskipun hak sipil dan politik dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945, praktik di lapangan terkadang menunjukkan adanya pembatasan yang berlebihan, terutama terkait hak berserikat dan menyatakan pendapat. Interpretasi terhadap “ketertiban umum” dan “moralitas agama” (Pasal 28J) seringkali menjadi alasan pembenar untuk membatasi kebebasan.
Tantangannya adalah menemukan garis batas yang tepat antara perlindungan keamanan negara/ketertiban umum (yang dijamin oleh Sila 3 dan 4) dengan kebebasan individu untuk berpendapat (Sila 4). Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pembatasan tersebut proporsional, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah.
Indonesia sebagai negara majemuk masih menghadapi masalah diskriminasi, terutama terhadap kelompok minoritas agama, etnis, dan gender. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2) dan Keadilan Sosial (Sila 5) secara tegas menuntut perlakuan yang setara bagi semua warga negara.
Penegakan HAM berbasis Pancasila berarti negara harus proaktif dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi struktural. Ini termasuk menjamin hak-hak perempuan, hak disabilitas, dan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang kepercayaan minoritasnya belum sepenuhnya diakui oleh sistem administrasi negara.
Peran lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi sangat penting sebagai mekanisme pengawasan dan advokasi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam kehidupan sosial.
Di era digital, muncul tantangan baru terkait hak privasi, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, seringkali dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi (Sila 4) dan membuka peluang kriminalisasi kritik.
Pancasila menuntut bahwa regulasi digital harus memastikan keseimbangan: melindungi hak individu atas privasi (Pasal 28G) sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi, seperti hoaks atau ujaran kebencian yang dapat merusak Persatuan Indonesia (Sila 3). Pembentukan regulasi harus mencerminkan hikmat kebijaksanaan (Sila 4) dan bukan kepentingan pragmatis tertentu.
Penegakan HAM bukanlah tugas satu lembaga saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen negara, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga lembaga independen.
DPR (lembaga legislatif) dan Pemerintah (lembaga eksekutif) bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk hukum dan kebijakan publik yang dihasilkan—mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah—tidak ada yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.
Prinsip Keadilan Sosial (Sila 5) menuntut agar kebijakan fiskal dan anggaran negara diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan). Sementara prinsip Kerakyatan (Sila 4) menuntut partisipasi publik yang luas dalam proses perumusan kebijakan, sehingga suara rakyat dapat didengar sebelum keputusan diambil.
Pelatihan dan sosialisasi mengenai HAM berbasis Pancasila harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan juga pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, memastikan adanya kesadaran hukum dan etika dalam menjalankan tugas.
Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), memegang peran penting sebagai penjaga akhir konstitusi dan HAM.
MK bertugas melakukan pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945. Dalam banyak putusan, MK seringkali merujuk pada Pancasila sebagai landasan filosofis saat menilai apakah suatu undang-undang melanggar HAM atau tidak. Peran ini memastikan bahwa setiap undang-undang di Indonesia mencerminkan Keadilan Sosial dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sementara itu, MA dan peradilan di bawahnya harus memastikan bahwa dalam setiap putusan kasus, hakim tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari Pancasila. Hakim dituntut untuk memiliki hikmat kebijaksanaan (Sila 4) dalam memutuskan perkara, terutama yang melibatkan konflik HAM dan kepentingan umum.
Komnas HAM adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas, penyelidik, dan mediator dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Keberadaan Komnas HAM, yang diamanatkan oleh UU 39/1999, adalah bukti komitmen negara untuk memiliki mekanisme eksternal yang mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penegakan HAM.
Fungsi utamanya adalah mempromosikan HAM melalui pendidikan dan penelitian, serta melakukan mediasi. Dalam menjalankan perannya, Komnas HAM harus selalu mengacu pada prinsip universal HAM yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, memastikan bahwa laporan dan rekomendasinya relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.
Jaminan hukum saja tidak cukup; agar HAM berakar kuat, diperlukan internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tugas jangka panjang yang melibatkan pendidikan, media, dan tokoh masyarakat.
Pendidikan HAM yang berlandaskan Pancasila harus diajarkan sejak dini. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa hak dan kewajiban berjalan seiring, dan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh tanggung jawab sosial.
Dalam konteks pendidikan, penekanan harus diberikan pada: penguatan toleransi beragama (Sila 1), penghormatan terhadap martabat sesama manusia (Sila 2), pemahaman kebhinekaan dan anti-diskriminasi (Sila 3), serta budaya musyawarah dan partisipasi aktif (Sila 4 dan 5). Pendidikan ini bertujuan menghasilkan warga negara yang sadar hak dan juga sadar akan kewajiban mereka terhadap komunitas.
Sila Ketuhanan dan Persatuan menempatkan tokoh agama dan adat pada posisi strategis. Mereka berperan sebagai penjaga moral dan etika bangsa. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan tradisi komunal, narasi HAM yang disampaikan melalui perspektif agama dan adat akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi.
Tokoh agama dapat menguatkan bahwa ajaran agama manapun menuntut keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan (Sila 2). Sementara tokoh adat dapat memastikan bahwa hak-hak kolektif dan kearifan lokal digunakan untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan dan kelestarian lingkungan.
Pembudayaan HAM Pancasila juga mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak EKOSOB. Masyarakat harus didorong untuk menuntut haknya atas layanan publik yang berkualitas (pendidikan, kesehatan) dan berpartisipasi dalam mengawasi bagaimana sumber daya negara didistribusikan (transparansi anggaran).
Keadilan sosial (Sila 5) menuntut adanya empati dan solidaritas sosial. Budaya gotong royong, yang merupakan manifestasi praksis dari Pancasila, harus dihidupkan kembali sebagai mekanisme non-hukum untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang paling membutuhkan.
Kajian mendalam mengenai Hak Asasi Manusia dalam bingkai Pancasila menegaskan bahwa HAM di Indonesia bukanlah sekadar impor ideologi asing, melainkan konsep yang telah diinternalisasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila memberikan dasar yang kokoh, holistik, dan khas bagi perlindungan HAM, yang membedakannya dari model HAM liberal maupun sosialis.
Pancasila menjamin hak individu secara penuh (sebagaimana terlihat dalam Bab XA UUD 1945), tetapi selalu menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan kepentingan kolektif, moralitas, dan ketertiban umum. Sila Ketuhanan memastikan dimensi spiritual, Sila Kemanusiaan memastikan kesetaraan martabat, Sila Persatuan menjaga keutuhan kolektif, Sila Kerakyatan menjamin partisipasi politik, dan Sila Keadilan Sosial menjamin pemerataan kesejahteraan.
Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah pada rumusan hukum, melainkan pada implementasi yang konsisten dan berkeadilan. Selama negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, yaitu HAM yang berimbang antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, maka perlindungan HAM di Indonesia akan terus bergerak maju menuju cita-cita Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila sebagai ideologi fundamental negara.
Pancasila bukan hanya fondasi filosofis, melainkan peta jalan praktis untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat hidup dalam martabat, keadilan, dan kemanusiaan yang sejati.