Setiap angkatan bersenjata memiliki landasan filosofis yang memandu operasional dan strategisnya. Bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (doktrin TNI AL) merupakan seperangkat pedoman dasar yang mencerminkan visi maritim bangsa Indonesia. Doktrin ini tidak hanya mengatur bagaimana kekuatan laut harus dikerahkan dalam situasi konflik, tetapi juga bagaimana mereka harus berperan dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan nusantara yang sangat luas. Filosofi dasarnya berakar kuat pada konsep Wawasan Nusantara, di mana laut dipandang sebagai pemersatu, bukan pemisah.
Secara historis, evolusi doktrin TNI AL sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini menuntut Angkatan Laut untuk memiliki kemampuan pertahanan yang mampu mengamankan alur laut kepulauan (ALKI), melaksanakan blokade laut, dan juga proyeksi kekuatan jika diperlukan. Doktrin ini harus adaptif terhadap ancaman kontemporer, mulai dari perompakan, ilegal fishing, hingga potensi konflik antarnegara di zona ekonomi eksklusif.
Secara umum, doktrin TNI AL dibangun di atas tiga pilar utama yang saling terkait: Operasi Militer Perang (OMP), Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan pembinaan kekuatan. OMP adalah inti pertahanan dalam menghadapi agresi militer, berfokus pada superioritas laut (Sea Control) dan supremasi laut (Sea Denial). Hal ini menuntut TNI AL untuk mampu mempertahankan pulau-pulau terluar serta mengamankan jalur komando dan suplai di laut.
Di sisi lain, OMSP memainkan peran krusial dalam konteks negara kepulauan yang rentan terhadap non-militer. Kegiatan seperti penegakan hukum di laut, operasi SAR, bantuan kemanusiaan, dan pengamanan kedaulatan non-perang menjadi prioritas. Efektivitas OMSP menunjukkan kematangan doktrin yang tidak hanya berorientasi pada konflik, tetapi juga pada pelayanan dan stabilitas nasional.
Pilar ketiga, pembinaan kekuatan, memastikan bahwa sumber daya manusia, alutsista, dan doktrin selalu relevan dengan perkembangan ancaman global. Reformasi dan modernisasi alutsista menjadi implementasi nyata dari upaya menjaga agar doktrin tetap dapat dilaksanakan secara efektif di medan operasional.
Implementasi doktrin TNI AL di era modern menghadapi tantangan multifaset. Pertama adalah kompleksitas wilayah perairan yang sangat luas, menuntut kecepatan respons dan jangkauan operasi yang maksimal. Kedua, perkembangan teknologi peperangan laut, seperti peperangan siber dan ancaman asimetris dari aktor non-negara, mengharuskan doktrin untuk memasukkan aspek peperangan informasi dan kemampuan peperangan elektronik (EW).
Selanjutnya, isu interoperabilitas dengan matra lain (TNI AD dan AU) serta dengan angkatan laut negara sahabat menjadi penting. Doktrin modern harus mampu terintegrasi dalam kerangka pertahanan negara secara menyeluruh (Sistem Senjata Wilayah Pertahanan/Siswiltan), memastikan bahwa setiap unit bergerak sejalan dengan strategi pertahanan nasional. Oleh karena itu, pembaruan doktrin secara berkala adalah keharusan mutlak agar TNI AL tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga poros maritim dunia Indonesia.