Representasi simbolis dari tatanan hukum adat.
Awig-awig adalah landasan utama dalam tatanan sosial dan hukum di banyak komunitas tradisional, terutama di Bali, Indonesia. Istilah ini merujuk pada serangkaian aturan, norma, dan sanksi adat yang ditetapkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Banjar Adat. Berbeda dengan hukum formal negara yang tertulis dan terstruktur secara hierarkis, awig-awig seringkali bersifat lisan secara turun-temurun, meskipun kini banyak yang telah dikodifikasikan untuk menjaga kelestariannya.
Fungsi awig-awig jauh melampaui sekadar penegakan ketertiban. Ia berperan sebagai perekat sosial yang memastikan keharmonisan (sekala dan niskala) dalam kehidupan komunal. Awig-awig mengatur hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari tata kelola tanah adat, penyelenggaraan upacara keagamaan, tanggung jawab sosial, hingga penyelesaian perselisihan antarwarga. Jika ada pelanggaran, sanksi yang diterapkan bukan hanya bersifat hukuman fisik atau denda, tetapi seringkali mencakup ritual pemurnian atau pengucilan sementara dari kegiatan adat, yang bagi masyarakat Banjar memiliki bobot sosial yang sangat berat.
Inti dari banyak aturan dalam awig-awig sangat erat kaitannya dengan filosofi Tri Hita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan: keharmonisan dengan Tuhan (parahyangan), keharmonisan antarmanusia (pawongan), dan keharmonisan dengan alam (palemahan). Awig-awig memastikan bahwa setiap tindakan individu tidak mengganggu keseimbangan ini. Misalnya, aturan mengenai pembangunan rumah harus memperhatikan arah pandang pura atau batasan penggunaan sumber daya air, yang semuanya bertujuan menjaga hubungan harmonis dengan alam dan dewa. Pelanggaran terhadap aspek ini sering dianggap mengundang bencana bagi seluruh Banjar.
Awig-awig tidak statis. Ia adalah hukum hidup yang mengalami evolusi seiring perubahan zaman dan tantangan eksternal. Pembentukan atau perubahan awig-awig biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pemangku adat (seperti Kelian Adat atau tokoh senior) dalam forum tertinggi Banjar, yaitu Paruman Agung. Keputusan yang diambil harus merepresentasikan keinginan mayoritas dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Proses ini menegaskan bahwa legitimasi awig-awig berasal dari persetujuan komunal, bukan dari otoritas tunggal.
Di tengah arus modernisasi dan penetrasi hukum positif negara, eksistensi awig-awig menghadapi tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah benturan norma, misalnya antara hak milik pribadi menurut hukum negara dengan sistem hak ulayat adat. Selain itu, generasi muda yang mungkin kurang memahami konteks filosofis di balik aturan-aturan lama seringkali merasa awig-awig memberatkan atau menghambat inovasi. Oleh karena itu, upaya kodifikasi dan sosialisasi yang mendalam menjadi krusial. Kodifikasi membantu melestarikan esensi aturan, sementara sosialisasi harus mampu menerjemahkan nilai luhur awig-awig agar tetap relevan dan dipatuhi sebagai penjaga identitas komunal. Kesinambungan sistem ini bergantung pada kemampuan Banjar Adat untuk menyeimbangkan antara tradisi yang mengikat dan kebutuhan adaptasi terhadap dinamika kehidupan kontemporer.