Hukum tidak pernah hadir sebagai entitas yang steril dari tujuan. Sebagai instrumen sosial yang paling fundamental, eksistensi hukum selalu dibimbing oleh imperatif untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal. Dalam diskursus filosofi hukum, tujuan ini sering kali dirangkum dalam konsep triadik: keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (doelmatigheid). Di antara ketiga pilar ini, Asas Kemanfaatan Hukum memegang peranan krusial sebagai orientasi pragmatis yang memastikan bahwa produk dan penegakan hukum relevan, fungsional, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan publik secara luas.
Asas kemanfaatan, atau sering juga disebut asas utilitas, menuntut agar setiap norma hukum yang dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan harus menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest good for the greatest number). Dalam konteks Indonesia, asas ini tidak hanya sekadar pertimbangan teoritis, melainkan menjadi landasan operasional yang sah, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Eksplorasi mendalam mengenai asas ini memerlukan pemahaman yang komprehensif, mulai dari akar filosofisnya hingga implementasinya dalam dilema penegakan hukum sehari-hari.
Konsep kemanfaatan dalam hukum berakar kuat pada tradisi filsafat utilitarisme yang dikembangkan oleh pemikir Inggris seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Meskipun utilitarisme murni memiliki kritiknya tersendiri, semangat intinya—bahwa nilai moral suatu tindakan atau aturan dinilai dari hasil akhirnya—telah meresap ke dalam teori hukum modern, khususnya di negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental seperti Indonesia.
Bagi Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memaksimalkan kebahagiaan (happiness) dan meminimalkan penderitaan (pain) bagi komunitas. Hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat (a means to an end). Adaptasi konsep ini dalam teori hukum Indonesia menekankan pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik, yang melampaui sekadar agregasi kesenangan individu.
Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum harus selalu mengejar ketiga nilai tersebut (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan). Idealnya, ketiganya harus berjalan seimbang. Namun, dalam praktik, sering terjadi konflik internal yang memaksa penegak hukum (khususnya hakim dan legislator) untuk melakukan prioritas atau kompromi. Asas kemanfaatan sering kali menjadi penentu arah ketika kepastian hukum yang kaku bertentangan dengan rasa keadilan atau kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Prinsip kemanfaatan mencegah hukum menjadi dogma yang beku. Ia memberikan ruang bagi diskresi dan interpretasi yang bertujuan untuk melayani tujuan sosial yang lebih tinggi, bahkan jika itu berarti sedikit mengorbankan rigiditas formal kepastian hukum.
Asas kemanfaatan tidak hanya relevan saat hukum diterapkan, tetapi justru sangat vital sejak tahap perancangan dan pembentukan hukum (legislasi). Proses ini menuntut adanya kajian dampak (impact assessment) yang mendalam untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pembentukan undang-undang di Indonesia wajib didasarkan pada Naskah Akademik (NA) yang komprehensif. Asas kemanfaatan menuntut agar NA memuat analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) dari rancangan undang-undang tersebut. Pertanyaan kuncinya adalah: Apakah undang-undang ini menyelesaikan masalah yang ada, atau justru menciptakan masalah baru?
Dalam banyak kasus, kemanfaatan hukum justru tercapai melalui upaya menghilangkan atau menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih (overlap) atau kontraproduktif. Prinsip ini menjadi motor utama di balik kebijakan deregulasi atau pembentukan undang-undang sapu jagat (Omnibus Law). Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha, yang pada akhirnya memberikan manfaat sosial yang lebih besar.
Namun, penerapan deregulasi harus hati-hati agar tidak mengorbankan kemanfaatan jangka panjang (misalnya, standar lingkungan atau perlindungan pekerja) demi keuntungan jangka pendek. Kemanfaatan hukum menuntut integrasi yang seimbang antara efisiensi prosedural dan perlindungan nilai-nilai fundamental masyarakat.
Peran asas kemanfaatan paling menonjol ketika norma hukum yang bersifat umum harus diterapkan pada kasus konkret oleh penegak hukum, terutama oleh hakim. Dalam konteks yudikasi, kemanfaatan sering diwujudkan melalui penggunaan diskresi dan interpretasi hukum yang progresif.
Konsep Hukum Progresif yang dipelopori oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja sangat erat kaitannya dengan asas kemanfaatan. Hukum progresif melihat hukum sebagai institusi yang tidak selesai, senantiasa bergerak, dan bertujuan utama untuk melayani rakyat. Jika hukum formal menghambat pencapaian kemaslahatan, maka hakim harus berani ‘mendobrak’ atau menafsirkan hukum secara meluas demi keadilan dan kemanfaatan yang lebih besar.
Dalam ranah administrasi publik dan penegakan oleh kepolisian/kejaksaan, asas kemanfaatan diwujudkan melalui penggunaan diskresi. Diskresi memungkinkan pejabat publik untuk mengambil tindakan yang berbeda dari prosedur standar, asalkan tindakan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah dan membawa manfaat publik yang lebih besar, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Penggunaan diskresi ini wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, manfaat yang dihasilkan harus sebanding dengan potensi kerugian yang timbul. Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan, penegak hukum dapat memilih untuk melakukan mediasi atau restoratif justice (Keadilan Restoratif) daripada memaksakan proses litigasi formal yang mahal dan membuang waktu, karena hasilnya lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.
Pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari retributif (pembalasan) menuju restoratif (pemulihan) adalah manifestasi nyata dari asas kemanfaatan. Dalam keadilan restoratif, tujuan utamanya bukan lagi menghukum pelaku seberat-beratnya, melainkan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan memberikan kompensasi kepada korban. Jika proses restoratif menghasilkan manfaat pemulihan yang lebih besar bagi komunitas dan korban dibandingkan pemenjaraan yang mahal dan seringkali tidak efektif, maka kemanfaatan hukum telah tercapai.
Penerapan restoratif justice, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ringan atau yang melibatkan anak, menunjukkan bahwa hukum memilih jalan yang paling produktif secara sosial, bukan hanya jalan yang paling kaku secara normatif.
Konflik abadi dalam teori hukum adalah perebutan dominasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum menuntut prediktabilitas, formalitas, dan konsistensi; sementara kemanfaatan menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap kondisi faktual.
Slogan klasik Dura Lex Sed Lex (Undang-Undang itu Keras, tapi Itulah Undang-Undang) mewakili puncak kepastian hukum. Namun, dalam banyak kasus, kepastian yang rigid dapat menghasilkan putusan yang secara substansial tidak adil atau kontraproduktif bagi masyarakat. Misalnya, kasus pencurian kecil-kecilan yang terpaksa dihukum berat karena teks undang-undang kaku dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menunjukkan kegagalan hukum dalam melayani kemanfaatan sosial.
Di sinilah asas kemanfaatan berperan sebagai katup pengaman. Hakim harus berani mencari terobosan hukum (rechtsvinding) untuk menghindari hasil yang absurd atau merugikan masyarakat, meskipun harus "menyimpang" dari interpretasi tekstual yang paling sederhana.
Kritik paling tajam terhadap utilitarisme (dan asas kemanfaatan) adalah potensi terjadinya "Tirani Mayoritas." Jika hukum selalu diarahkan pada manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, ada risiko hak-hak minoritas atau individu yang lemah akan dikorbankan demi kebaikan kolektif. Hukum yang bermanfaat tidak boleh secara absolut mengesampingkan keadilan individu. Oleh karena itu, asas kemanfaatan harus selalu diimbangi oleh:
Asas kemanfaatan tidak terbatas pada satu cabang hukum tertentu, namun merasuk ke dalam seluruh sistem hukum nasional, mulai dari isu privat hingga isu publik yang paling mendasar.
Dalam HAN, kemanfaatan diwujudkan melalui penguatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kemanfaatan publik (beginsel van de publieke belang). Setiap keputusan administrasi negara, mulai dari penerbitan izin hingga penetapan kebijakan strategis, harus dapat dijustifikasi berdasarkan manfaat publiknya.
Dalam sektor ekonomi, kemanfaatan hukum berfokus pada penciptaan stabilitas, prediktabilitas, dan dorongan inovasi. Hukum persaingan usaha, misalnya, dibentuk bukan semata-mata untuk menghukum pelaku monopoli, tetapi untuk menjamin pasar berfungsi secara efisien sehingga konsumen (publik) mendapatkan harga dan kualitas terbaik (manfaat maksimum).
Regulasi investasi dan pasar modal diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan investor ritel dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun aturan ini mungkin terasa membatasi bagi pelaku pasar tertentu (mengorbankan sedikit kebebasan), manfaat jangka panjangnya adalah kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional yang lebih besar.
Hukum lingkungan menyediakan contoh paling jelas di mana kemanfaatan harus dilihat dalam perspektif intergenerasi. Kemanfaatan jangka pendek berupa keuntungan eksploitasi sumber daya alam sering kali harus tunduk pada kemanfaatan jangka panjang, yaitu perlindungan ekosistem dan hak hidup generasi mendatang.
Asas Pembangunan Berkelanjutan yang dianut dalam UU Lingkungan Hidup merupakan penjelmaan langsung dari asas kemanfaatan hukum. Hukum mewajibkan pelaku usaha untuk tidak hanya mencari keuntungan (manfaat individu) tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan (manfaat kolektif dan jangka panjang).
Meskipun asas kemanfaatan sangat penting, penerapannya sarat tantangan. Masalah utama terletak pada bagaimana mengukur, membandingkan, dan memprioritaskan manfaat yang bersifat kualitatif dan sering kali abstrak.
Apa yang dianggap bermanfaat oleh satu kelompok masyarakat (misalnya, pengusaha) mungkin dianggap merugikan oleh kelompok lain (misalnya, petani atau masyarakat adat). Penegak hukum sering menghadapi kesulitan menentukan "manfaat terbesar" ketika kepentingan yang berkonflik memiliki legitimasi yang sama kuatnya.
Untuk mengatasi heterogenitas ini, konsep kemanfaatan harus diangkat ke level yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai fundamental konstitusional. Kemanfaatan hukum harus selalu sejalan dengan cita-cita negara, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemerdekaan. Manfaat yang diukur haruslah manfaat yang mendukung tercapainya cita-cita ini.
Ketika hakim memilih mengutamakan kemanfaatan di atas kepastian teks, terdapat risiko subjektivitas yang tinggi. Keputusan hakim bisa dianggap didasarkan pada pandangan pribadi tentang apa yang "baik" atau "bermanfaat," bukan pada norma hukum objektif. Untuk memitigasi risiko ini, penggunaan asas kemanfaatan harus didukung oleh:
Seringkali, asas kemanfaatan dapat disalahgunakan sebagai pembenaran untuk keputusan yang sebenarnya didasarkan pada kepentingan politik praktis. Kebijakan yang diklaim "bermanfaat bagi rakyat" dapat menyembunyikan agenda yang merugikan minoritas atau menguntungkan segelintir elite politik. Penggunaan asas ini memerlukan mekanisme pengawasan dan uji publik yang ketat (judicial review) untuk memastikan bahwa klaim kemanfaatan tersebut didukung oleh data empiris dan analisis yang objektif, bukan sekadar retorika politik.
Di era Revolusi Industri 4.0, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan interpretasi asas kemanfaatan yang progresif. Isu-isu seperti privasi data, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi gig menuntut hukum untuk beradaptasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanfaatan hukum di sini berarti menciptakan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi hak-hak dasar manusia dari ekses teknologi.
Pembentukan hukum tentang perlindungan data pribadi adalah contoh klasik dari perlunya keseimbangan kemanfaatan. Di satu sisi, pemanfaatan data (yang menghasilkan manfaat ekonomi dan kemudahan layanan publik) sangat penting. Di sisi lain, perlindungan privasi (yang merupakan hak fundamental) harus dijamin. Hukum harus hadir untuk mengatur persimpangan ini, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari data tidak dibayar mahal dengan pengorbanan kebebasan dan keamanan individu.
Kasus-kasus kejahatan siber atau pelanggaran UU ITE sering menempatkan hakim pada posisi dilematis antara melindungi nama baik individu (kepastian hukum dan keadilan) dan menjamin kebebasan berekspresi (manfaat sosial dari kritik dan diskursus publik). Dalam konteks ini, asas kemanfaatan menuntut hakim untuk mempertimbangkan dampak luas dari putusannya terhadap iklim demokrasi dan keterbukaan informasi, alih-alih hanya berfokus pada kerugian material salah satu pihak.
Pendekatan yang mengutamakan kemanfaatan akan cenderung mencari solusi yang meminimalkan efek jera (chilling effect) terhadap kebebasan berpendapat, selama pendapat tersebut tidak melanggar batas-batas yang jelas tentang fitnah dan ujaran kebencian. Putusan yang terlalu kaku dapat merugikan kemanfaatan sosial dalam jangka panjang karena membungkam masyarakat.
Visi hukum Indonesia, terutama yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, secara implisit menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Sila Kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menunjukkan bahwa keadilan yang dicari bukanlah keadilan formalistik semata, melainkan keadilan yang berorientasi pada hasil nyata, yaitu kesejahteraan kolektif dan pembangunan yang merata.
Dalam konteks pembangunan nasional, asas kemanfaatan menduduki posisi sebagai "penghela" (driver). Hukum harus memfasilitasi, bukan menghambat, tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Ini mencakup penyediaan kerangka kerja yang stabil untuk investasi, perlindungan sumber daya alam, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Hukum yang efisien adalah hukum yang bermanfaat.
Kemanfaatan hukum di Indonesia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Hukum positif yang dibentuk di Jakarta, misalnya, mungkin tidak memberikan manfaat yang optimal jika diterapkan secara kaku di daerah yang memiliki adat istiadat yang kuat. Kemanfaatan menuntut pengakuan dan integrasi hukum adat, sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi. Fleksibilitas ini memastikan bahwa hukum benar-benar "bekerja" dan diterima oleh masyarakat yang dilayaninya.
Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), misalnya, dapat ditafsirkan dalam konteks kemanfaatan. Jika hukum khusus memberikan manfaat yang lebih spesifik dan relevan bagi suatu sektor atau kelompok tertentu dibandingkan hukum umum yang terlalu luas, maka pengutamaan hukum khusus tersebut adalah bentuk dari pencapaian kemanfaatan yang ditargetkan.
Institusi pengawas dan penjamin integritas sistem hukum (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi) beroperasi berdasarkan asas kemanfaatan. Keberadaan mereka ditujukan untuk memastikan bahwa hukum (dan penegaknya) berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi publik, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pengawasan ini mencakup evaluasi sistematis terhadap peraturan yang ada. Jika sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah terbukti kontraproduktif, memicu inefisiensi birokrasi, atau membuka celah korupsi, asas kemanfaatan menuntut agar regulasi tersebut direvisi atau dicabut. Kemanfaatan adalah barometer akuntabilitas publik.
Asas kemanfaatan hukum adalah jantung yang memompa vitalitas ke dalam sistem hukum. Ia adalah prinsip yang mengikat hukum pada realitas dan kebutuhan masyarakat, mencegahnya menjadi sekumpulan aturan kaku yang terputus dari konteks sosialnya. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan pembangunan, kemanfaatan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan konstitusional.
Untuk mencapai kemanfaatan yang sejati, sistem hukum harus senantiasa melakukan refleksi kritis. Hakim harus berani berinovasi, legislator harus inklusif dan berbasis data, dan seluruh penegak hukum harus memiliki orientasi yang kuat terhadap kepentingan publik. Keseimbangan yang dicapai antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan adalah penanda utama kualitas suatu peradaban hukum. Jika hukum gagal memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut, betapapun cemerlangnya secara formal, telah gagal dalam misinya yang paling mendasar.
Oleh karena itu, diskursus dan praktik hukum di Indonesia harus terus bergerak maju, memastikan bahwa setiap pasal dan setiap putusan tidak hanya sah dan adil, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Kemanfaatan adalah penjelmaan hukum yang melayani rakyat.