Isu kemacetan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta, telah menjadi momok tahunan yang menggerogoti produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Ketika membahas upaya penanggulangan masalah ini, nama Anis macet sering kali muncul dalam diskursus publik, merujuk pada periode kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Periode ini menandai adanya transformasi signifikan dalam penanganan transportasi publik, meskipun tantangan anis macet tetap menjadi perdebatan sengit.
Salah satu pilar utama dalam strategi penanganan kemacetan pada era tersebut adalah penguatan sistem transportasi publik. Anies Baswedan dikenal memiliki komitmen kuat untuk mengubah paradigma masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi massal. Program integrasi antar moda menjadi kunci utama. Pengenalan dan perluasan layanan seperti JakLingko, yang menyatukan pembayaran tiket untuk MRT, LRT, TransJakarta, hingga KRL Commuter Line, adalah langkah monumental.
Integrasi fisik dan tarif ini bertujuan mengurangi hambatan psikologis dan praktis bagi warga yang ingin beralih moda transportasi. Misalnya, jika seseorang turun dari MRT, ia dapat langsung melanjutkan perjalanan dengan bus TransJakarta tanpa perlu membeli tiket baru atau antre panjang. Dampak dari inisiatif ini mulai terasa signifikan, terutama dengan bertambahnya cakupan layanan dan kenyamanan armada bus Rapid Transit.
Periode kepemimpinan ini juga menyaksikan progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel. Meskipun pembangunan MRT Jakarta fase pertama rampung menjelang akhir masa jabatannya, momentum pembangunan ini telah menciptakan harapan besar akan berkurangnya volume kendaraan di ruas-ruas jalan utama. Pembangunan LRT Jakarta juga terus digenjot. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Anies mengambil langkah berani dalam memprioritaskan jalur-jalur alternatif dan penertiban trotoar, meskipun implementasinya sering menghadapi resistensi sosial.
Namun, bagaimana dengan istilah anis macet yang sering diasosiasikan dengan periode ini? Kritikus sering menyoroti bahwa meskipun transportasi publik diperbaiki, pengurangan jumlah kendaraan pribadi tidak serta-merta terlihat drastis di jalanan. Kemacetan yang terjadi terkadang dianggap sebagai dampak dari proses pembangunan infrastruktur itu sendiri, seperti penutupan ruas jalan atau kepadatan di sekitar stasiun baru.
Untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, kebijakan manajemen permintaan (demand management) juga diterapkan. Salah satu yang paling disorot adalah kebijakan perluasan kebijakan ganjil-genap (tilang elektronik) dan wacana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP). Kebijakan ini, meskipun efektif di banyak kota dunia, menghadapi resistensi keras di Jakarta, sering kali menyebabkan perdebatan publik mengenai keadilan sosial dan efektivitas penerapannya secara menyeluruh.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa mengatasi anis macet bukanlah sekadar masalah teknis membangun jalan atau menambah bus. Ini adalah masalah kompleks yang melibatkan perilaku warga, tata ruang kota, dan penegakan hukum. Peningkatan kualitas layanan publik (seperti TransJakarta yang kini semakin nyaman dan terjadwal) adalah upaya untuk 'memaksa' masyarakat beralih, namun proses perubahan perilaku ini membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Secara keseluruhan, warisan transportasi Anies Baswedan adalah pergeseran fokus dari solusi 'suplai' (menambah kapasitas jalan) menjadi solusi 'permintaan' (mengurangi volume kendaraan di jalan). Hasilnya terlihat jelas pada peningkatan signifikan pengguna transportasi publik. Data menunjukkan peningkatan jumlah penumpang harian di beberapa moda setelah integrasi tarif diterapkan.
Meski demikian, tantangan klasik seperti parkir liar, pembangunan yang mengganggu arus lalu lintas, dan volume kendaraan yang terus bertambah (karena tingginya angka kepemilikan kendaraan baru) menjadi faktor yang membuat narasi anis macet tetap relevan sebagai pengingat bahwa perang melawan kemacetan adalah perjuangan yang berkelanjutan. Kesuksesan diukur bukan hanya dari seberapa cepat jalanan bisa dibuat lancar saat itu, tetapi seberapa kuat fondasi sistem transportasi publik yang dibangun untuk masa depan kota.