Alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan final.
Sengketa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum (litigasi) berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum Indonesia, arbitrase diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Metode ini dipilih karena kecepatan, kerahasiaan, dan sifat keputusannya yang mengikat serta final dan berkekuatan hukum tetap.
Ketika dua pihak (badan usaha, perorangan, atau bahkan negara) menghadapi perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak, investasi, atau isu komersial lainnya, mereka sering kali memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian awal mereka. Klausul ini menjadi dasar hukum bagi mereka untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada majelis arbitrer yang netral, alih-alih melalui proses pengadilan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun.
Keputusan untuk memilih arbitrase sering kali didasarkan pada beberapa keunggulan signifikan dibandingkan membawa sengketa arbitrase ke pengadilan negeri. Pertama adalah kecepatan proses. Proses arbitrase, idealnya, harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari sejak majelis terbentuk. Ini jauh lebih efisien dibandingkan jalur litigasi yang terkenal panjang dan berliku.
Kedua adalah kerahasiaan. Semua sidang, pembuktian, dan putusan arbitrase bersifat tertutup untuk umum. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin menjaga reputasi dan kerahasiaan data bisnis mereka agar tidak terekspos ke publik. Ketiga adalah aspek keahlian. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki spesialisasi mendalam di bidang yang disengketakan, misalnya konstruksi, energi, atau properti intelektual. Seorang hakim pengadilan umum mungkin tidak memiliki spesialisasi teknis tersebut.
Proses arbitrase dimulai ketika salah satu pihak mengajukan permohonan arbitrase kepada pihak lawan atau kepada lembaga arbitrase yang telah disepakati (misalnya BANI - Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Setelah permohonan diterima, para pihak harus sepakat mengenai jumlah arbiter, yang bisa berjumlah satu atau tiga orang.
Tahapan penting selanjutnya meliputi penyampaian jawaban, penetapan jadwal pemeriksaan, pengajuan bukti, dan pemeriksaan saksi atau ahli. Berbeda dengan persidangan biasa, prosedur arbitrase lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan para pihak serta peraturan lembaga arbitrase yang digunakan. Putusan arbitrase, yang bersifat final, kemudian harus didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan eksekusi jika pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela.
Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat mengenai sengketa arbitrase, tantangan masih ada. Salah satu isu utama adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Meskipun Indonesia merupakan anggota New York Convention 1958, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional kadang memerlukan penafsiran yang hati-hati oleh Pengadilan Negeri setempat.
Namun, peluangnya sangat besar, terutama dalam iklim investasi saat ini. Banyak investor asing mensyaratkan penggunaan arbitrase internasional (seperti SIAC atau HKIAC) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama dalam kontrak mereka dengan entitas Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan profesionalisme dan pemahaman hukum arbitrase di kalangan praktisi hukum domestik. Arbitrase tetap menjadi jalur preferensi bagi penyelesaian sengketa komersial bernilai tinggi yang membutuhkan hasil yang cepat dan pasti.
Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menawarkan solusi yang terstruktur, rahasia, dan cepat bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam konflik kontraktual. Pemahaman mendalam tentang UU Arbitrase dan regulasi lembaga terkait sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak terjaga selama proses berlangsung hingga putusan final diperoleh. Arbitrase telah membuktikan dirinya sebagai pilar penting dalam mendukung kepastian hukum dalam dunia perdagangan modern.